Kemiskinan Ditengah Gemerlap Pariwisata

Booming turis yang datang ke Bali tahun 1980-1990 telah mengubah kehidupan masyarakat Bali yang dulunya agraris beralih ke sektor jasa. Desa-desa tradisional yang dulunya sepi seperti Ubud, Kedewatan, Kuta, Nusa Dua, Candidasa, Lovina, dll. berubah menjadi perkampungan internasional. Pertumbuhan ekonomi pun akhirnya melejit hingga 7,8% tahun 1990. Investasi telah menjadi salah satu penggerak pertumbuhan ekonomi.
Sayangnya, investor yang datang hanya mengejar keuntungan tanpa peduli dengan masyarakat dan budaya lokal. Dampaknya, kesenjangan pendapatan terasa semakin lebar, kemiskinan bagai batu karang tetap banyak tak mampu dientaskan sampai tuntas.Sejak krisis ekonomi tahun 1998, pertumbuhan ekonomi Bali minus empat persen, sedangkan nasional saat itu minus 18 persen. Tahun 2007, pertumbuhan ekonomi nasional berkembang jadi 6,3 persen, sedangkan Bali hanya 5,92%. Padahal tahun 1990 pertumbuhan ekonomi Bali mencapai 8,86%, jauh di atas pertumbuhan ekonomi nasional 8,16%. Pertumbuhan ekonomi 2007 ini menjadikan pendapatan per kapita masyarakat Bali rata-rata Rp 11,18 juta, naik dari tahun sebelumnya Rp 10,89 juta.
Dikutip dari artikel surat kabar Balipost, Ketua Program Magister Ekonomi Pembangunan Pascasarjana Unud Prof. DR. Nyoman Erawan, S.E. kesenjangan pendapatan per kapita dan kesenjangan pembangunan antarkabupaten di Bali masalah klise dan menahun yang belum terpecahkan secara tuntas. Hal ini terlihat dari jumlah penduduk miskin masih cukup besar dan meningkat setelah krisis ekonomi. Kabupaten Badung dan Denpasar maju melesat, sedangkan lainnya masih tertinggal.
Salah satu kabupaten di Bali yang masih menyandang predikat sebagai daerah tertingal yaitu Kabupaten Karangasem, Sangat disayangkan di tengah glamour maraknya gemerlap pariwisata masih ada daerah yang masyarakatnya belum tersentuh program pemerintah. Angka kemiskinan yang tinggi tak dipungkiri menjadi salah satu pekerjaan rumah yang mesti dituntaskan Pemkab Karangasem. Data yang dihimpun menunjukan, angka kemiskinan di Karangasem mencapai 41.826 KK. Jumlah tersebut meningkat dari tahun sebelumnya. Memasuki dua tahun masa kepemimpinannya, Bupati Wayan Geredeg sendiri mengakui tak mudah membalikkan fakta tersebut. Karenanya, untuk segera lepas dari ketertinggalan minimal tahun 2009, pihaknya telah menyusun pola penanganan tertentu. Diharapkan, pola tersebut bisa menyentuh langsung ke titik sasaran. Selain bersifat langsung, penanganan kemiskinan juga dilakukan dengan pendekatan sistem (multi player effect) dari sejumlah program pembangunan berskala besar. Dengan datangnya sejumlah investasi ke Karangasem, diharapkan mampu menciptakan lapangan kerja untuk mengurangi tingkat pengangguran. Selama ini pembangunan di Karangasem belum menyentuh sektor riil seperti perdagangan dan pertanian dalam arti luas. Sektor serupa belum mendapat porsi memadai padahal sektor tersebut merupakan mata pencaharian utama masyarakat. Penanganan gepeng (gelandangan dan pengemis) belum mendapatkan perhatian serius dari pemerintah daerah selama ini.
Kehidupan masyarakat daerah Kabupaten Karangasem tidak terlepas dari keadaan geografis wilayah Kabupaten Karangasem dimana wilayahnya sebagian besar merupakan lahan kering dan tandus, ini diakibatkan oleh geografisnya merupakan daerah aliran lava letusan gunung berapi yakni Gunung Agung yang merupakan gunung berapi tertinggi di Bali. Dengan kondisi seperti ini sebagian besar masyarakatnya kesulitan dalam pengadaan air bersih untuk keperluan sehari-hari. Adapun daerah-daerah yang selalu dilanda kekeringan yaitu daerah bagian paling timur seperti Kecamatan Kubu hampir sebagian besar masyarakatnya kesulitan mendapatkan air bersih selain itu di wilayah kecamatan Karangasem yakni di Desa Seraya masyarakatnya juga kesulitan air bersih. Menghadapi situasi seperti ini Bupati Karangasem sekarang mempunyai gebrakan membangun embung (tempat penampungan air hujan) di setiap desa yang kesulitan air bersih yang mana diharapkan air hujan yang ditampung bisa dimanfaatkan dan digunakan dikala musim kemarau. Tetapi usaha ini jauh dari apa yang diharapkan masyarakat, karena air yang tertampung telah habis digunakan sebelum musim hujan datang lagi. Penyaluran air bersih yang diberikan pemerintah Kabupaten dengan mengirimkan 2 mobil tangki setiap harinya belum mampu memenuhi semua kalangan masyarakatnya. Ditengah keberadaan masyarakat daerah bagian Timur yang dilanda kekeringan Bupati sibuk mengurusi proyek-proyek pembangunan di daerah bagian barat yang lebih tertuju pada kepentingan kalangan-kalangan luar yakni investor-investor asing. Banyak proyek pembangunan berskala besar yang sedang dijalankan di daerah bagian barat seperti pembangunan dermaga kapal pesiar yang katanya Dermaga kapal pesiar terbesar di Asia Tenggara yang dibangun di Kecamatan Manggis, pembangunan Resort berskala internasional di wilayah Pasir Putih Desa Bugbug, dan salah satunya yang sedang trend sekarang ini dan memakan biaya tidak kalah besar yaitu pembangunan saluran air dari mata air Telaga Waja Desa Rendang Kecamatan Rendang dimana sebelum pembangunannya air dari penampungan Telaga Waja ini ditujukan untuk mensuplai kebutuhan air di desa-desa yang mengalami kekeringan seperti di yang ada di Kecamatan Kubu maupun desa Seraya tadi sehingga mendapat bantuan dana yang cukup besar dari pusat. Tetapi entah kenapa saluran itu malah diarahkan ke kecamatan yang daerahnya berlimpah air. Dari informasi yang diperoleh pada harian Balipost di katakan bahwa bupati mengarahkan saluran airnya ke daerah-daerah yang berlimpah air untuk tujuan ekonomis, karena di daerah tersebut banyak hotel-hotel dan restaurant dan juga untuk dijual ke kapal-kapal cruise (kapal pesiar) yang berlabuh. Jadi ini menjadi suatu dilemma dan polemic dimana timbul anggapan bahwa selama ini bupati hanya mengejar target-target proyek berskala besar dan hanya mementingkan keuntungan materi tanpa memperhatikan keadaan masyarakatnya yang sedang dilanda kesusahan.

Jadi dari semua permasalahan yang penulis temui dilapangan bisa dikatakan pembangunan yang telah dilakukan pemerintah daerah kabupaten karangasem di bawah kepemimpinan bupati Gredeg sekarang ini belum menyentuh ke aspek aspek riil, pembangunan yang dilakukan dapat dikatakan sebagai pembangunan yang tidak berkelanjutan dan hanya mementingkan keuntungan sebagian kelompok atau golongan tertentu, pembangunan masyarakat kecil khususnya pedesaan belum tersentuh dan jauh dari apa yang diharapkan sebelumnya.

Hubungan Antar Lembaga-Lembaga Negara


Pendahuluan

Penyelenggaraan pemerintahan suatu negara akan berjalan dengan baik apabila didukung oleh lembaga-lembaga negara yang saling berhubungan satu sama lain sehingga merupakan satu kesatuan dalam mewujudkan nilai-nilai kebangsaan dan perjuangan negara sesuai dengan kedudukan, peran, kewenangan dan tanggung jawabnya masing-masing[1]. Sekarang ini dengan adanya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta dinamika kehidupan nasional, regional dan internasional yang cenderung berubah sangat dinamis, aneka aspirasi kearah perubahan meluas di berbagai negara di dunia, baik di bidang politik maupun ekonomi. Perubahan yang diharapkan dalam hal ini perombakan terhadap format-format kelembagaan birokrasi pemerintahan yang tujuannya untuk menerapkan prinsip efisiensi agar pelayanan umum (public services) dapat benar-benar efektif.

Pengertian Umum Lembaga

Lembaga negara bukan konsep yang secara terminologis memiliki istilah tunggal atau seragam. Di dalam kepustakaan Inggris, untuk menyebut lembaga negara di gunakan istilah Political instruction, sedangkan dalam terminologi bahasa Belanda terdapat istilah staat organen. Sementara itu, bahasa Indonesia menggunakan lembaga negara atau organ negara.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KKBI) (1997:979-58), kata ”lembaga” antara lain diartikan sebagai 1) ’asal mula (yang akan menjadi sesuatu); bakal (binatang, manusia, tumbuhan)’; (2) ’bentuk (rupa, wujud) yang asli’; (3) ’acuan; ikatan (tentang mata cincin dsb)’; (4) ’badan (oganisasi) yang tujuannya melakukan penyelidikan keilmuan atau melakukan suatu usaha’; dan (5) ’pola perilaku manusia yang mapan, terdiri atas interaksi sosial berstruktur di suatu kerangka nilai yang relevan’. Kamus tersebut juga memberi contoh frasa menggunakan kata lembaga, yaitu lembaga pemerintah yang diartikan ’badan-badan pemerintahan dalam lingkungan eksekutif. Kalau kata pemerintahan diganti dengan kata negara, diartikan ’badan-badan negara di semua lingkungan pemerintahan negara (khususnya di lingkungan eksekutif, yudikatif, dan legislatif)’.

Untuk memahami pengertian lembaga atau organ negara secara lebih dalam, kita dapat mendekatinya dari pandangan Hans Kelsen mengenai the concept of the State Organ dalam bukunya General Theory of Law and State. Hans Kelsen menguraikan bahwa “Whoever fulfills a function determined by the legal order is an organ”, artinya siapa saja yang menjalankan suatu fungsi yang ditentukan oleh suatu tata hukum (legal order) adalah suatu organ[2].

Menurut Kelsen, parlemen yang menetapkan undang-undang dan warga negara yang memilih para wakilnya melalui pemilihan umum sama-sama merupakan organ negara dalam arti luas. Demikian pula hakim yang mengadili dan menghukum penjahat dan terpidana yang menjalankan hukuman tersebut di lembaga pemasyarakatan adalah juga merupakan organ negara. Pendek kata dalam pengertian yang luas ini organ negara itu identik dengan individu yang menjalankan fungsi atau jabatan tertentu dalam konteks kegiatan bernegara. Inilah yang disebut sebagai jabatan publik atau jabatan umum (public offices) dan pejabat publik atau pejabat umum (public officials).

Di samping pengertian luas itu, Hans Kelsen juga menguraikan adanya pengertian organ negara dalam arti yang sempit, yaitu pengertian organ dalam arti materiil. Individu dikatakan organ negara hanya apabila ia secara pribadi memiliki kedudukan hukum yang tertentu (…he personally has a specific legal position). Suatu transaksi hukum perdata, misalnya, kontrak, adalah merupakan tindakan atau perbuatan yang menciptakan hukum seperti halnya suatu putusan pengadilan.

Lembaga-Lembaga Negara Berdasarkan UUD 1945

Lembaga negara terkadang disebut dengan istilah lembaga pemerintahan, lembaga pemerintahan non-departemen, atau lembaga negara saja. Ada yang dibentuk berdasarkan atau karena diberi kekuasaan oleh UUD, ada pula yang dibentuk dan mendapatkan kekuasaannya dari UU, dan bahkan ada pula yang hanya dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden. Hirarki atau ranking kedudukannya tentu saja tergantung pada derajat pengaturannya menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Lembaga negara yang diatur dan dibentuk oleh UUD merupakan organ konstitusi, sedangkan yang dibentuk berdasarkan UU merupakan organ UU, sementara yang hanya dibentuk karena keputusan presiden tentunya lebih rendah lagi tingkatan dan derajat perlakuan hukum terhadap pejabat yang duduk di dalamnya. Demikian pula jika lembaga dimaksud dibentuk dan diberi kekuasaan berdasarkan Peraturan Daerah, tentu lebih rendah lagi tingkatannya.

Dalam setiap pembicaraan mengenai organisasi negara, ada dua unsur pokok yang saling berkaitan, yaitu organ dan functie. Organ adalah bentuk atau wadahnya, sedangkan functie adalah isinya; organ adalah status bentuknya, sedangkan functie adalah gerakan wadah itu sesuai maksud pembentukannya. Dalam naskah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, organ-organ yang dimaksud, ada yang disebut secara eksplisit namanya, dan ada pula yang disebutkan eksplisit hanya fungsinya. Ada pula lembaga atau organ yang disebut bahwa baik namanya maupun fungsi atau kewenangannya akan diatur dengan peraturan yang lebih rendah. Dilihat dari segi fungsinya Lembaga-Lembaga Negara ada yang bersifat utama/primer (primary constitutional organs), dan bersifat penunjang/sekunder (auxiliary state organs). Sedangkan dari segi hirarkinya lembaga negara itu dibedakan kedalam 3 (tiga) lapis yaitu

1. Organ lapis pertama disebut sebagai lembaga tinggi negara, dimana nama, fungsi dan kewenangannya dibentuk berdasarkan UUD 1945. Adapun yang disebut sebagai organ-organ konstitusi pada lapis pertama atau dapat disebut sebagai lembaga tinggi negara yaitu ; Presiden an Wakil Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Mahkamah Konstitusi (MK), Mahkamah Agung (MA) dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

2. Organ lapis kedua disebut sebagai lembaga negara saja, dimana dalam lapis ini ada lembaga yang sumber kewenangannya dari UUD, ada pula sumber kewenangannya dari Undang-Undang dan sumber kewenangannya yang bersumber dari regulator atau pembentuk peraturan dibawah Undang-Undang. Kelompok Pertama yakni organ konstitusi yang mendapat kewenangan dari UUD misalnya Menteri Negara, Komisi Yudisial (KY), Tentara Nasional Indonesia (TNI), Kepolisian Negara, Komisi pemilihan umum, Bank Sentral ; Kelompok Kedua organ institusi yang sumber kewenangannya adalah Undang-Undang misalnya seperti Komnas HAM, Komisi Penyiaran Indonesia (KPI), Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) dan lain sebagainya. Walaupun dasar/sumber kewenangannya berbeda kedudukan kedua jenis lembaga negara ini dapat di sebandingkan satu sama lain, hanya saja kedudukannya walaupun tidak lebih tinggi tetapi jauh lebih kuat. Keberadaannya disebutkan secara eksplisit dalam UUD, sehingga tidak dapat ditiadakan atau dibubarkan hanya karena kebijakan pembentukan Undang-Undang.

Sedangkan Kelompok Ketiga yakni organ konstitusi yang termasuk kategori Lembaga Negara yang sumber kewenangannya berasal dari regulator atau pembentuk peraturan di bawah Undang-Undang, misalnya Komisi Hukum Nasional dan Komisi Ombudsman Nasional dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden.

3. Organ lapis ketiga merupakan lembaga daerah yaitu merupakan lembaga negara yang ada di daerah yang ketentuannya telah diatur oleh UUD 1945 yaitu : Pemerintah Daerah Provinsi; Gubernur; DPRD Provinsi; Pemerintahan Daerah Kabupaten; Bupati; DPRD Kabupaten; Pemerintahan Daerah Kota; Walikota; DPRD Kota,

Disamping itu didalam UUD 1945 disebutkan pula adanya satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus dan istimewa yang diakui dan dihormati keberadaannya secara tegas oleh UUD, sehingga eksistensinya sangat kuat secara konstitusional.

Hubungan Antar Lembaga-Lembaga Negara

Hubungan antar alat-alat kelengkapan suatu negara atau yang lazim disebut sebagai lembaga negara merupakan hubungan kerjasama antar institusi-institusi yang dibentuk guna melaksanakan fungsi-fungsi negara. Berdasarkan teori-teori klasik mengenai negara setidaknya terdapat beberapa fungsi negara yang penting seperti fungsi membuat kebijakan peraturan perundang-undangan (fungsi legislatif), fungsi melaksanakan peraturan atau fungsi penyelenggaraan pemerintahan (fungsi eksekutif), dan fungsi mengadili (fungsi yudikatif). Kecenderungan praktik ketatanegaraan terkini di Indonesia oleh banyak ahli hukum tata negara dan ahli politik dikatakan menuju sistem pemisahan kekuasaan antara ketiga fungsi negara tersebut (separation power).

Alat kelengkapan negara berdasarkan teori–teori klasik hukum negara meliputi kekuasaan eksekutif, dalam hal ini bisa presiden atau perdana menteri atau raja, kekuasaan legilatif, dalam hal ini bisa disebut parlemen atau dengan nama lain seperti dewan perwakilan rakyat, dan kekuasaan yudikatif seperti mahkamah agung atau supreme court. Setiap alat kelengkapan negara tersebut bisa memiliki organ-organ lain untuk membantu pelaksanaan fungsinya. Kekuasaan eksekutif, misalnya, dibantu wakil dan menteri-menteri yang biasanya memimpin satu departemen tertentu. Meskipun demikian, tipe-tipe lembaga negara yang diadopsi setiap negara berbeda-beda sesuai dengan perkembangan sejarah politik kenegaraan dan juga sesuai dengan kebutuhan masyarakat dalam negara yang bersangkutan.

Secara konseptual, tujuan diadakannya lembaga-lembaga negara atau alat-alat kelengkapan negara adalah selain menjalankan fungsi negara, juga untuk menjalankan fungsi pemerintahan secara aktual. Dengan kata lain, lembaga-lembaga itu harus membentuk suatu kesatuan proses yang satu sama lain saling berhubungan dalam rangka penyelenggaraan fungsi negara atau istilah yang digunakan Prof. Sri Soemantri adalah actual governmental process. Jadi, meskipun dalam praktiknya tipe lembaga-lembaga negara yang diadopsi setiap negara bisa berbeda-beda, secara konsep lembaga-lembaga tersebut harus bekerja dan memiliki relasi sedemikian rupa sehingga membentuk suatu kesatuan untuk merealisasikan secara praktis fungsi negara dan secara ideologis mewujudkan tujuan negara jangka panjang.

Sampai dengan saat ini, proses awal demokratisasi dalam kehidupan sosial dan politik dapat ditunjukkan antara lain dengan terlaksananya pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden tahun 2004 secara langsung, terbentuknya kelembagaan DPR, DPD dan DPRD baru hasil pemilihan umum langsung, terciptanya format hubungan pusat dan daerah berdasarkan perundangan-undangan otonomi daerah yang baru, dimana setelah jatuhnya Orde Baru (1996 – 1997), pemerintah merespon desakan daerah-daerah terhadap sistem pemerintahan yang bersifat sangat sentralistis, dengan menawarkan konsep Otonomi Daerah untuk mewujudkan desentralisasi kekuasaan, selain itu terciptanya format hubungan sipil-militer, serta TNI dengan Polri berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku, serta terbentuknya Mahkamah Konstitusi.

Daftar Pustaka

Kamus Besar Bahasa Indonesia, 1997

Undang-Undang Dasar 1945

RI, LAN, SANKRI Buku I Prinsip-Prinsip Penyelenggaraan Negara, Perum Percetakan Negara RI, Jakarta, 2003



[1].SANKRI, Buku I Prinsip-prinsip Penyelenggaraa Negara, LAN RI, 2003

[2]. Dikutip dari artikel Hubungan antar Lembaga, Indoskripsi.com